Donald Trump Tampik Tuduhan Nepotisme Terkait Penunjukkan Menantunya sebagai Penasihat Presiden

| Editor : Bayu Mardianto

Foto: AP
Iyaa.com | Washington DC: Penunjukan menantu dari Donald Trump, Jared Kushner, menjadi penasihat senior presiden terpilih AS, berpotensi terjadinya konflik kepentingan dan tuduhan nepotisme.

Selama berbulan-bulan, Kushner telah menjadi pembisik Trump dalam peran formal, bersama tiga anak yang sudah dewasa dari pengusaha ini, yaitu Donald Jr, Eric, dan istri Kushner, Ivanka.

Dalam pernyataannya, tim transisi Trump mengatakan, Kushner telah membentuk tim kepemimpinan yang efektif dengan kepala staf kepresidenan terpilih, Reince Priebus, dan pengatur strategi utamanya, Steve Bannon.

Kushner, 35, perlu menjawab bahwa hukum anti-nepotisme federal tidak berlaku baginya. Aturan hukum pelarangan nepotisme berlaku sejak tahun 1967, setelah John F Kennedy menunjuk saudaranya sebagai Jaksa Agung. Aturan tersebut melarang pejabat federal mempekerjakan anggota keluarga mereka di pemerintahan yang dia pimpin.

Namun aturan hukum itu memiliki celah. Para pengamat mengatakan, Kushner bisa mempertahankan peran teknis tidak resmi, misalnya sebagai konsultan, dalam rangka menyiasati hukum. Tim transisi Trump mengatakan, Kushner telah memilih untuk mengorbankan gajinya sementara melayani dalam pemerintahan.

Pengacara dari Kushner dilaporkan ingin menyatakan bahwa Gedung Putih secara teknis bukan agen, dan karena itu Trump dan Kushner terbebas dari aturan nepotisme. Tim transisi Trump berpendapat bahwa celah hukum ini akan membuat Trump terbebas pula dari kemungkinan konflik kepentingan.

WilmerHale, sebuah firma hukum yang dikontrak oleh Kushner, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia berkomitmen untuk mematuhi undang-undang etika federal, dan telah berkoordinasi dengan Kantor Etika Pemerintah, sebagaimana dilansir Guardian, Selasa (10/01/2017).

Sementara Trump juga mencoba untuk berpendapat bahwa dia memiliki wewenang yang luas untuk memilih penasihatnya, mengacu pada pekerjaan Hillary Clinton di Gedung Putih pada 1990-an yang menjadi preseden. Pada saat itu, sebuah pengadilan banding memutuskan bahwa Clinton bisa bekerja di pemerintahan karena dia sudah memegang gelar resmi, First Lady.

Writer: none

Choice